Wednesday, August 10, 2016

What is (br)exit for climate change?




It has been more than a month after the popular vote of Brexit in the United Kingdom (UK) moved to detach the country from the European Union (EU). Brexit affects many aspects, including climate change. Theresa May, New UK Prime Minister decided to abolish the UK’s climate change department, funding for some combined heat and power schemes is cut with just three weeks' notice, causing outrage among the renewable energy industry and farmers. The decision is potentially a major downgrade for climate as a government priority. In long-term period, it will be a disaster for the climate, both physical and political, on both sides of the Atlantic.

The climate movement is expected to slow markedly. Most obvious are all of the direct impacts will have on environmental policies outright. Brexiteers don't care much for the caps on carbon and free markets, and they are eager to cut through the EU "red tape" of environmental regulations. Worst, many Brexiteers also happen to deny temperatures are rising at all, setting them apart even from Tory comrades. One recent study found that Brexit voters are nearly twice as likely as their "Remain" counterparts to deny the existence of man-made climate change -- with two out of three thinking the media are guilty of exaggerating scientific consensus on the matter. One of them even called wind energy as the biggest collective economic insanity.

Behavioural change in climate action




Indonesia is already affected by climate change with temperatures having risen by between 0.16 and 1.44 degrees Celsius. Drought in some places has caused uncertainty for farmers in the initial rice planting season this year. Climate change is also characterized by chaos in weather patterns in the country. Urgent task will be to take action seriously towards reduction and reversal of global warming, and avoid threats against climate action. I recently found a threat in two Indonesian articles entitled “Does climate change exist?” and “The myths of climate change” in an online platform for idea's marketplace. I am wondering what’s going on in the brains of these climate change deniers?

Friday, August 5, 2016

Titik temu toleransi




Sontak beberapa waktu lalu di negeri mayoritas muslim, isu toleransi dan minoritas heboh bersama kisruh perda syariah yang mencuat setelah penggusuran warung yang buka di siang hari saat Ramadan di Serang. Sementara itu jauh di negara mayoritas Kristen, umat Yahudi, Kristen dan Islam mengadakan buka puasa bersama di sebuah sinagog di London. Di sejumlah negeri mayoritas non-muslim lainnya pun, sejumlah pihak tengah mengembangkan tempat ibadah inklusif bagi semua agama. Inilah dinamika toleransi mayoritas minoritas yang sedang berkembang di berbagai penjuru dunia.

Ada juga dinamika berbeda di Indonesia terkait tema tersebut yang jarang diangkat. Cerita itu datang dari Bali, Island of Gods, dimana muslim menjadi minoritas. Data 2015 menyebutkan muslim di Bali berjumlah 520.244 jiwa atau setara dengan 13,37 persen dari total penduduk Bali yang mayoritas Hindu. Namun dari jumlah tersebut, sebagian adalah pendatang, hal ini membuat jumlah muslim yang menghabiskan Ramadan di Bali semakin sedikit, karena sebagian memilih untuk berpuasa di kampung halaman. Hal ini mungkin juga disebabkan sedikitnya jumlah masjid di Bali, pada 2013 tercatat hanya ada 213 Masjid.

Banyak keadaan yang membuat kondisi berpuasa dan beribadah di Ramadan menjadi lebih menantang bagi muslim minoritas di Bali. Dimulai dari tantangan makanan, sebagian makanan yang dijual di warung dan restoran di Bali tidak halal, bahkan beberapa yang mungkin terlihat halal pun, masih diragukan kehalalannya. Hal ini membuat para muslim mungkin agak kesulitan untuk akses makanan saat sahur dan berbuka. Terutama saat sahur, tidak banyak warung makan yang buka pada jam ini, kecuali di daerah tertentu yang mayoritas muslim.

Soal makanan tidak berhenti sampai disana, sejumlah tempat makan yang tetap beroperasi seperti biasa di Ramadan juga menjadi godaan lain bagi muslim yang berpuasa. Hal ini menjadi salah satu dari kondisi lingkungan sekitar yang menjadi tantangan berpuasa. Kemudian juga situasi di sebagian besar kantor-kantor atau lokasi tempat kerja yang juga tak ubahnya seperti hari biasa, rekan kerja yang tetap makan minum dan tidak ada perubahan jam kerja, menjadi tekanan lain bagi para muslim. Lalu, tata cara berpakaian orang-orang dan para turis yang tentu sangat berbeda dengan di Aceh atau Sumatera Barat, melengkapi tantangan berpuasa bagi para muslim.

Usai berbuka puasa, tantangan belum selesai. Sebagian muslim minoritas yang tinggal jauh dari masjid masih harus menempuh perjalanan jauh untuk tarawih. Jumlah masjid yang terbatas membuat lokasinya pun tidak tersebar cukup merata di seluruh wilayah. Sesampainya di masjid, mereka masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur. Sebagian masjid tidak cukup besar untuk menampung jumlah jamaah. Alhasil, sebagian muslim harus shalat di halaman dan jalan depan masjid, tak jarang di tengah shalat hujan datang dan membubarkan sebagian orang yang tidak dipayungi tenda.

Jika di daerah mayoritas muslim, mereka familiar dengan azan, bedug, sirine atau penanda lainnya untuk saat imsak dan buka puasa, maka di Bali hal-hal tersebut sangat sulit ditemui. Lengkaplah sudah tantangan berpuasa dan ibadah Ramadan bagi para muslim minoritas yang sebelumnya terbiasa dengan situasi mayoritas muslim.

Dibalik semua keadaan di atas, justru disanalah tantangan berpuasa yang sebenarnya dengan tingkat ujian dan godaan melatih hawa nafsu yang lebih berat. Kemenangan berpuasa disini akan memberi sensasi yang lebih memuaskan dan mampu menciptakan insan yang lebih kuat setelah Ramadan. Keadaan minoritas memberikan daya juang yang lebih besar bagi umat untuk beragama. Namun disamping itu, masyarakat Bali sendiri sesungguhnya juga bertoleransi terhadap muslim yang berpuasa dan ibadah di Ramadan. Dalam ajaran Hindu ada asas Tat Twam Asi yang berarti “aku adalah kamu dan kamu adalah aku”. Ajaran ini diamalkan salah satunya melalui “Tradisi Ngejot” yang merupakan tradisi memberikan makanan kepada tetangga yang berbeda agama sebagai tanda kehidupan yang rukun dalam bertetangga. 

Penduduk Islam di Bali yang berasal dari luar Bali harusnya dapat mengambil pelajaran ini untuk lebih memahami toleransi dan menyampaikannya pada kerabat di daerah mayoritas Islam. Kemudian ini juga menjadi refleksi bagi minoritas lain di daerah mayoritas islam untuk tetap berjuang dalam mengamalkan ajaran agama dengan tetap memperhatikan kaidah toleransi.

Diskursus ini akhirnya akan berujung pada mencari garis tengah atau titik berat dari toleransi itu sendiri. Ketika suatu kaum mayoritas terlalu bertoleransi, maka ini dapat meringankan perjuangan beragama kaum minoritas, hal ini tidak terlalu terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia adalah sebagian kaum mayoritas yang menguasai pemerintah, menggunakan kekuatannya untuk membuat toleransi terhadap yang berpuasa dengan mekanisme ‘penutupan’ tantangan-tantangan berpuasa seperti tempat makan, pakaian dan lain lain.

Hal ini dicoba perbaiki oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyerukan masyarakat untuk menjaga sikap saling toleransi pada Ramadan, “Jadi harus ada toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Umat beragama apapun ketika sedang menjalankan ibadah, kita sepantasnya menghormati yang sedang beribadah. Tapi yang sedang menjalankan ibadah pun juga akan sangat baik kalau juga bisa menghargai dan menghormati yang tidak sedang berpuasa".

Ketiadaan toleransi dapat memicu konflik, tendensi kurang dihargai dan akibat buruk lain. Maka kemudian harga beragama dan toleransi menjadi penting untuk dicarikan titik temunya. Lukman Hakim mempertemukannya dalam istilah ‘saling toleransi’. Lebih sederhana, kita mungkin bisa menemukannya dalam skala toleransi lebih kecil. Di Bali, muslim minoritas menghormati semua saudara-saudaranya ragam agama hingga yang seiman dengan beragam tampilan fisik, mulai dari yang gondrong, bertato, rambut warna, bertindik, dan lainnya, semua berhak untuk beribadah dan disambut kedatangannya di Island of Gods.

God belongs to everyone

Tulisan ini dimuat di Selasar.com

Wednesday, June 15, 2016

Transition pathways for achieving bioenergy target

Bioenergy workshop in Bali
The European Commission research programs in partnership with Udayana University and the Indonesia Climate Change Trust Fund recently conducted an international workshop in Bali to discuss a wide range of issues related to bioenergy.

The workshop on sustainability and bioenergy provided an opportunity to analyze the sustainable business and climate resilience of low-carbon transition pathways comprising bioenergy made from crop waste and residue.

The topic remains relevant with the government’s program to boost exports of its agriculture-based products from the processed food and beverage industries in Indonesia. The government plans to develop up to 400,000 hectares of new fruit plantations across the country in the next few years in an attempt to improve both the quantity and quality of local fruit production, to boost exports and survive amid competition against imported products. This plan promotes an energy-agriculture nexus particularly in bioenergy pathways in Indonesia, as fruit waste can also be used to produce biofuel.